Sekretaris Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin membela klaim sepihak Donald Trump terkait kecurangan pemilu. Langkah ini sejalan dengan upaya badan tersebut dalam mendukung agenda presiden. Trump menggunakan tinjauan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) sebagai dasar pidato nasionalnya pada Kamis malam.
Related Stories
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak berita terbaru tentang Désiré Doué dan PSG dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Now →"Ini bukan tentang membahas kembali pemilu 2020. Ini hanya mengungkap apa yang terjadi dan memastikan hal itu tidak terulang lagi," kata Mullin pada hari Jumat. Pidato Trump sebelumnya menuai kritik tajam karena tidak menampilkan informasi baru mengenai keamanan pemilu AS.
Mullin mengklaim DHS menemukan 250.000 warga non-negara terdaftar sebagai pemilih di California, Pennsylvania, New Jersey, dan Nevada. Namun, Direktur Eksekutif Center for Election Innovation & Research David Becker menyatakan bahwa pemerintah tidak transparan mengenai metodologi angka tersebut.
Berdasarkan tanggapan dari negara bagian terkait, tuduhan ini dinilai tidak mendasar. Sekretaris Negara Pennsylvania Al Schmidt menegaskan bahwa pemilih harus memverifikasi identitas mereka. "Semua bukti menunjukkan bahwa pemberian suara oleh warga non-negara sangat jarang terjadi di seluruh negeri, termasuk di Pennsylvania," ujar Schmidt.
Melalui media sosial, Mullin membagikan surat kepada empat sekretaris negara bagian mengenai temuan tersebut. Ia menulis bahwa peninjauan awal mencocokkan data registrasi dengan berkas warga non-negara. Namun, metode ini bermasalah karena belum ada verifikasi identitas resmi yang dilakukan.
Status pendaftaran juga tidak berarti individu tersebut benar-benar memberikan suara. Menurut para pakar, status kewarganegaraan dapat berubah sewaktu-waktu. DHS harus membuktikan bahwa individu tersebut bukan warga negara pada saat pemilu berlangsung, bukan sebelumnya.
Mullin juga mengklaim 28.000 warga non-negara terdeteksi di daftar pemilih pada 20 negara bagian yang menggunakan program Save. Becker menilai angka itu masuk akal, tetapi jumlahnya hanya 0,04 persen dari 68 juta pemilih yang memenuhi syarat di wilayah-wilayah tersebut.
"Satu hal yang saya sukai dari angka dan fakta adalah mereka tidak berbohong," kata Mullin kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa setiap negara bagian harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengamankan sistem pemilu tanpa tujuan memutarbalikkan narasi.
Dalam konferensi pers, Mullin kembali mengancam akan menahan dana hibah federal bagi negara bagian yang menolak bekerja sama. Pemerintah federal sebelumnya kalah dalam sejumlah gugatan hukum setelah mencoba mengakses data pribadi jutaan pemilih Amerika Serikat tanpa izin resmi.
Mullin turut mengulangi teori konspirasi Trump mengenai kerentanan mesin pemungutan suara. Padahal, pakar keamanan siber berulang kali menegaskan mesin tersebut tidak terhubung ke internet. Mesin-mesin itu juga menjalani pengujian ketat sebelum pemilu dimulai.
Ia menuduh musuh asing memiliki peran dalam komponen mesin pemilu AS, mengutip plot rezim Maduro di Venezuela pada 2020. Berdasarkan analisis CIA, kerentanan teknologi Smartmatic di Venezuela tidak berdampak pada AS. Klaim kontrol Venezuela atas sistem pemilu dunia terbukti tidak memiliki bukti kredibel.
Pada hari Jumat, Mullin kembali menegaskan tanpa bukti bahwa pihak lawan dapat mengubah registrasi dan pilihan pemilih. "Tidak ada pertanyaan. Ini bahkan bukan untuk diperdebatkan," pungkasnya secara sepihak.