Ketua DPR Amerika Serikat, Mike Johnson, mengalami kekalahan politik yang memalukan dari internal partainya sendiri pada hari Kamis. Johnson terpaksa membatalkan rencana untuk mengesahkan rancangan undang-undang tunjangan veteran. Padahal, undang-undang tersebut dirancang untuk menjadi salah satu kemenangan legislatif besar bagi Partai Republik sebelum pemilihan paruh waktu.
Related Stories
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak berita terbaru tentang Désiré Doué dan PSG dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Now →Hanya beberapa menit sebelum rancangan undang-undang tersebut dijadwalkan masuk ke lantai sidang, Johnson dan timnya terpaksa menarik langkah tersebut dari jadwal. Keputusan mendadak ini diambil setelah lebih dari enam anggota legislatif yang bertahan menolak untuk memberikan dukungan mereka terhadap aturan baru tersebut.
Berdasarkan laporan di lapangan, rancangan undang-undang ini telah menghadapi masalah besar selama berminggu-minggu. Kebijakan ini memicu ketegangan di komunitas militer Amerika Serikat. Kelompok berpengaruh seperti Veterans of Foreign Wars dan Disabled American Veterans menentang keras karena aturan baru itu mengurangi cakupan kompensasi cacat tertentu, meski kelompok American Legion menyatakan dukungan mereka.
Namun, Johnson dan jajarannya tetap memutuskan untuk melanjutkan pemungutan suara. Pada hari Kamis, kekhawatiran tersebut terus berlanjut. Menurut informasi dari sumber internal, Johnson mencoba menyelamatkan situasi di saat-saat terakhir dengan menggelar pertemuan darurat bersama kelompok moderat Partai Republik, tetapi mereka tetap gagal mengumpulkan suara yang cukup.
Kekalahan ini menjadi rangkaian kerumitan terbaru bagi kepemimpinan Johnson di parlemen. Beberapa hari sebelumnya, Johnson baru saja mencapai kesepakatan damai dengan kelompok garis keras Partai Republik yang sempat merebut kendali lantai sidang. Kini, para anggota legislatif meninggalkan Washington tanpa kejelasan masa depan bagi rancangan undang-undang veteran tersebut.
Para anggota sentris Partai Republik menolak rencana pembiayaan tunjangan baru yang diambil dengan cara membatasi pembayaran klaim cacat bagi penerima di masa depan. Para kritikus menilai langkah ini akan menghapus kompensasi untuk penyakit tinitus dan apnea tidur dari daftar cacat mandiri pemerintah hanya demi membiayai perluasan tunjangan lainnya.
Situasi di dalam ruang rapat sempat memanas. Anggota DPR Zach Nunn dilaporkan meminta rekannya, Rep. Anna Paulina Luna, untuk berhenti berbicara di tengah diskusi. Luna, yang sebelumnya membuat geram internal partai karena menahan sidang terkait undang-undang pemilu, bersikeras agar rancangan undang-undang veteran ini dikembalikan ke tingkat komite.
Luna akhirnya memilih keluar dari pertemuan tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi, Zach Nunn mengkritik tajam tindakan tersebut. "Sebagai veteran tempur, saya telah bekerja dengan para veteran untuk memberikan hasil. Anna Paulina Luna datang terlambat, mengamuk, lalu pergi. Dia hanya tertarik pada klik internet, sementara kami bekerja untuk veteran difabel, pasangan militer, dan pencegahan bunuh diri," kata Nunn.
Di sisi lain, Luna memberikan penjelasan mengenai penolakannya terhadap rancangan undang-undang tersebut. "Saya tidak akan memilihnya karena saya pikir memotong tunjangan untuk apnea tidur dan tinitus lalu membundelnya dengan hal lain adalah tindakan yang buruk. Saya pikir itu tidak masuk akal," ujar Luna menjelaskan posisinya.
Melalui media sosial X, Luna menegaskan bahwa sebagai perwakilan dari distrik yang padat veteran, dia tidak akan pernah memilih untuk memotong hak para mantan prajurit. Dia juga menyatakan bahwa dirinya menjadi sasaran kemarahan hanya karena menunjukkan kesalahan dari rencana pemotongan tunjangan medis militer tersebut.
Penolakan serupa datang dari anggota Partai Republik lainnya, Jeff Van Drew, yang menyatakan tidak akan mengubah keputusannya. "Saya menyukai 90 persen dari isi rancangan undang-undang ini, tetapi saya tidak suka mengurangi tunjangan sebagian veteran untuk membantu veteran lainnya. Anda tidak memisahkan orang dengan cara seperti itu," kata Van Drew.
Kegagalan ini menjadi sinyal buruk bagi kepemimpinan Johnson di DPR menjelang masa reses panjang pada bulan Agustus. Saat ini, Johnson dan timnya masih harus berjuang keras untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan darurat besar senilai 95 miliar dolar Amerika Serikat yang sebagian besar dialokasikan untuk Pentagon.
Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, memperingatkan bahwa upaya DPR yang dikuasai Partai Republik untuk meloloskan anggaran pertahanan dan pertanian membawa risiko strategis yang besar. Menurut Thune, proses rumit ini dapat menjebak Partai Republik dalam pemungutan suara yang sensitif secara politik menjelang pemilu paruh waktu.